Kedudukan Dan Pemenuhan Unsur Asuransi Pada BPJS Kesehatan Perspektif Teori Kepastian Hukum (Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2023)
This research is to find out the position and fulfillment of insurance elements at BPJS Health in Law No.40/2004 and its relation to insurance law according to the civil code and Law No.40/2014 (legal certainty theory perspective). The research method used is normative legal research and descriptive analysis. The results of this study are the position of BPJS Health in the national legislation system is that when viewed based on Law No.40/2004, BPJS Health is one of the guaranteed health social. However, when viewed based on insurance law according to the Civil Code and Law No. 40/2014, the position of BPJS Health is insurance, so based on that, legal uncertainty is identified regarding the position of BPJS Health in Indonesia. Then, according to the author, the fulfillment of the insurance element in BPJS Health which is related to the position of BPJS Health (the perspective of legal certainty theory), can be seen based on the fulfillment of constitutional rights in the health sector by BPJS Health which is carried out according to the class level chosen by BPJS Health participants. This proves that in implementation BPJS Health is insurance. So, based on that, the authors suggest that the BPJS Health regulations in Indonesia be overhauled by adhering to the premium restorno concept which states, for the sake of the principles of fairness and balance and taking into account the good faith of the parties, then the Insurer (government) must return the premium (which has been paid by the Insured) to the Insured (community) if the Insured party no longer pays the mandatory BPJS Health contribution. Keywords: guarantee; insurance; position of social guarantee administration for health Abstrak Penelitian ini untuk mengetahui kedudukan dan pemenuhan unsur asuransi pada BPJS Kesehatan dalam UU No.40/2004 dihubungkan dengan hukum asuransi menurut KUHPerdata dan UU No.40/2014 (perspektif teori kepastian hukum). Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif dan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini ialah pertama, kedudukan BPJS Kesehatan dalam sistem perundang-undangan nasional ialah apabila dilihat berdasarkan UU No.40/2004, maka BPJS Kesehatan merupakan salah satu jaminan sosial kesehatan. Namun, apabila dilihat berdasarkan hukum asuransi menurut KUHPerdata dan UU No.40/2014, maka kedudukan dari BPJS Kesehatan merupakan sebuah asuransi, sehingga berdasarkan hal tersebut teridentifikasi pula ketidakpastian hukum atas kedudukan BPJS Kesehatan di Indonesia. Kemudian, menurut penulis pemenuhan unsur asuransi pada BPJS Kesehatan yang dikaitkan dengan kedudukan BPJS Kesehatan (perspektif teori kepastian hukum), dapat dilihat berdasarkan pemenuhan hak konstitusional di bidang kesehatan oleh BPJS Kesehatan yang dilaksanakan sesuai dengan tingkatan kelas yang dipilih peserta BPJS Kesehatan. Hal ini membuktikan bahwa dalam penyelenggaraannya BPJS Kesehatan merupakan sebuah asuransi. Oleh karena, unsur-unsur asuransi yang diatur dalam KUHPerdata dan UU No.40/2014 telah terpenuhi, maka penulis menyarankan hendaknya peraturan BPJS Kesehatan di Indonesia, dirombak dengan menganut konsep premi restorno yang menyatakan, demi asas keadilan dan kesimbangan serta memperhatikan itikad baik para pihak, maka pihak penanggung (pemerintah) harus mengembalikan premi (yang sudah dibayarkan oleh pihak tertanggung) kepada pihak tertanggung (masyarakat) apabila pihak tertanggung tidak lagi membayar iuran wajib BPJS Kesehatan. Kata kunci: asuransi; jaminan; kedudukan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan