Hak Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja Perspektif Maqashid asy-Syari’ah - Darussamin, Zikri; Armansyah, Armansyah (UIN Sunan Kalijaga, 2017)
Abstract: Indonesia's positive law has determined that half of the joint property will be the right of the wife, and the other half will be the husband’s right in the event of a divorce between them. This rule of law is based on the responsibility in earning a living which is the obligation of the husband, while the wife’s job is to take care of the household. However, the division of responsibilities, as contained in positive law, has undergone shifts and changes. In the present time, some wives not only acts as a housewife, but also work to earn a living or even become the family's backbone. As a result, the old rules are no longer perceived as a backdrop to the achievement of justice. Through a comparative approach, this paper seeks to find the perspective of Islamic law in assessing the issue of common property rights for working wives, by collecting the arguments and analyzing them in a unified whole through the point of maqashid asy-syari’ah’s view. Through this approach, a legal construction is made, that Islam recognizes the property the wife acquires during her work, as her private property and excludes joint property, on the basis of the concept of hifzh al-mal. This provision is different from the construction of a positive law that merges the wife's property into the common property.Abstrak: Hukum positif Indonesia menetapkan separuh harta bersama menjadi hak istri dan separuh lainnya menjadi hak suami apabila terjadi perceraian. Ketentuan ini didasarkan pada tanggung jawab untuk mencari nafkah merupakan kewajiban suami, sementara pekerjaan istri adalah mengurus rumah tangga. Akan tetapi, pembagian tanggung jawab sebagaimana dimuat dalam hukum positif telah mengalami pergeseran. Dewasa ini, sebagian istri tidak hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi turut serta bekerja mencari nafkah atau bahkan tidak jarang menjadi tulang punggung keluarga. Oleh karena itu, norma hukum tertulis tersebut dirasa tidak lagi dapat dijadikan sandaran dalam pencapaian keadilan. Melalui pendekatan komparatif, tulisan ini berusaha menemukan perspektif hukum Islam dalam memandang persoalan hak harta bersama bagi istri yang bekerja dengan cara menghimpun dalil-dalil serta menganalisisnya dalam satu kesatuan yang utuh melalui sudut pandang maqashid al-syari’ah. Melalui pendekatan ini diperoleh suatu konstruksi hukum bahwa Islam mengakui harta yang diperoleh istri selama bekerja sebagai hak milik pribadi dan tidak termasuk harta bersama atas dasar konsep hifzh al-mal, berbeda dengan konstruksi hukum positif yang melebur harta pencarian istri ke dalam harta bersama.