Mitologi Arabisasi Peraturan Bupati (Perbup) Syari’ah di Tasikmalaya dan Implikasinya dalam Sistem Hukum Nasional - Qalyubi, Syihabuddin; Hak, Nurul; Luthfi, Khabibi Muhammad (UIN Sunan Kalijaga, 2017)
Abstract: The purpose of this paper is to analyze the reason, form and meaning of arabization regent regulation (perbup) in Tasikmalaya and its implications for the national legal system. This departs from the arabization of Tasikmalaya regency that tends to be unilateral and less concerned about Sundanese writing. Using the approach of political linguistics and the theory of Mythology from Roland Barthes, it shows that Perbup arabization in Tasikmalaya district was underlied by history and sociological majority of Santri with Islam ideology since 19th centuries until now. In addition, the emergence of Arabization is legally inspired by the vision and mission of Tasikmalaya Regency itself as it wants to become an Islamic religious district. The implementation of Perbup arabization uses Pegon Arabic-Sundanese with three forms called the name of the Regional Work Unit, the official manuscript and the monument. Connotatively or mythologically, the Arabization shows that the regent of Tasikmalaya seeks to spread the ideology of Islamic Nusantara or Islamic Santri to Tasikmalaya society specifically and Indonesian people in general. While the implication to the national legal system is the incoherence of the legal system components in Indonesia. Abstrak: Tujuan tulisan ini adalah menganalisis alasan, bentuk dan makna dari arabisasi dalam Peraturan Bupati di kabupaten Tasikmalaya dan implikasinya dalam hukum nasional. Ini berangkat dari adanya arabisasi pada Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya yang cenderung sepihak dan kurang peduli tulisan Sunda. Dengan pendekatan politik linguistik dan teori mitologi Roland Barthes, ditemukan bahwa arabisasi dalam Peraturan Bupati di kabupaten Tasikmalaya dilatarbelakangi oleh sejarah dan sosiologis mayoritas kaum santri yang berideologi Islam Nusantara sejak abad ke-19 hingga sekarang. Selain itu munculnya arabisasi ini secara hukum diilhami oleh visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya itu sendiri yang ingin menjadi kabupaten religius islami. Adapun implementasi arabisasi Peraturan Bupati tersebut menggunakan Pegon Arab Sunda dengan tiga bentuk yaitu nama satuan kerja perangkat daerah, naskah dinas dan monumen. Secara konotatif atau mitologis arabisasi itu menunjukkan bahwa bupati Tasikmalaya berusaha menyebarkan ideologi Islam Nusantara atau Islam Santri kepada masyarakat Tasikmalaya itu sendiri secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum. Sementara implikasinya terhadap hukum nasional adalah adanya ketidakpaduan antara komponen sistem hukum di Indonesia.