TANGGUNG GUGAT NOTARIS ATAS KELALAIAN DALAM MEMBUAT AKTA PERJANJIAN KREDIT BANK - rhyno bagas prahardika; endang sri kawuryan (Fakultas Hukum Universitas Kadiri, 2018)
Notaris merupakan pejabat umum yang berhak untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkanÂ bagi pejabat umum lainnya karena Notaris diangkat oleh pemerintah khusus untuk pembuatan akta tersebut.Akta Otentik dibuat berdasarkan kepentingan para pihak guna mendapatkan alat bukti yang sempurna yang nantinya dapat dijadikan sebagai suatu alat bukti apabila terjadi sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan. Selain pembuatannya yang berdasarkan atas permintaan para pihak akta otentik juga dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Semua akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dihadapan hukum sehingga jika ada yang meragukan akta tersebut maka harus dibuktikan sebaliknya dalam Pengadilan. Walaupun Notaris mempunyai hak untuk membuat akta otentik, namun apabila dalam pembuatan akta tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dalam Tehnik Pembuatan Akta atau yang telah ditentukan oleh Undang-undang dan dapat merugikan para pihak maka notaris dapat digugat.Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Bahan hukum yangdipergunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil penelitian kepustakaan berupa bahanhukum primer, dan bahan hukum sekunder.kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum. Selanjutnya dilakukan sistematisasi dan klasifikasi kemudian dikaji serta dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli, untuk akhirnya dianalisa secara normatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai akibat hukum darikelalaianterhadap pembuatan akta otentik maka Notaris dapatdikenai sanksi sebagai wujud pertanggungjawaban dan tanggung gugatNotaris secara perdata danadministratif dari organisasi Notaris. Sedangkan untuk prosesÂ pemanggilan notaris yang ditengarai melakukan perbuatan melawan hukum diatur dalam Permenkumham Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.