Politik Hukum Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan Di Indonesia - Basuki Rachmad; PL. Tobing (Syntax Corporation, 2022)
Adanya perubahan kebijakan pemerintah pada pelaksanaan JKN telah menimbulkan berbagai permasalahan di masyarakat. Perdebatan mengenai diberlakukannya Undang-Undang No.40 tahun 2004 mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Badan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UUBPJS) juga menarik minat masyarakat dimana sebagian berpendapat bahwa penyusunannya telah sesuai dengan UUD NRI 1945 sedangkan sebagian lainnya berpendapat penyusunan tidak sesuai UUD NRI 1945. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggungjawab negara dalam sistem JKN, pelaksanaan sistem JKN bagi warga negara Indonesia, dan pengaturan hukum sistem JKN yang lebih baik dan bermanfaat serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif dan hukum doktrinal yang bersifat deskriptif analitik menggunakan data sekunder berupa studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk tanggungjawab negara terhadap jaminan kesehatan dilakukan melalui penerbitan peraturan internasional berupa Kovenan Internasional hak warga negara (ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik) hingga peraturan nasional berupa UUD NRI 1945, UU Kesehatan, UU Sistem JKN, dan UU BPJS. Penerapan hak kesehatan nasional di Indonesia belum berjalan maksimal terlihat dari penerapan hak tenaga dan fasilitas kesehatan sertasistem jaminan kesehatan nasional.