HAMBATAN DAN UPAYA TERHADAP EFEKTIVITAS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN MELALUI PERADILAN ADAT DI GAMPONG ALUE CANANG KECAMATAN BIREM BAYEUN KABUPATEN ACEH TIMUR - Deli puspita Deli Puspita; Siti Sahara; Meta Suriyani (Fakultas Hukum Universitas Samudra, 2022)
Hukum adat disebut sebagai hukum tidak tertulis (unstatuta hukum) dalam sistem hukum Indonesia, yang berbeda dari hukum tertulis. Bedanya, hukum tertulis muncul dari hasil penalaran yang tertulis dalam peraturan seperti undang-undang dan peraturan lainnya. Meskipun hukum adat merupakan hukum tidak tertulis, namun hukum adat hidup/berfungsi dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat hukum adat atau dalam hukum yang berdasarkan adat istiadat yang diwariskan. Common law merupakan produk sosial, yaitu hasil musyawarah (kesepakatan) dan merupakan hasil kerja bersama masyarakat common law (properti sosial). Masalah masyarakat juga diselesaikan dengan menggunakan sistem tradisional, seperti hukum adat atau mediasi (konseling). Dasar hukum penyelesaian tindak pidana ringan oleh peradilan adat diatur dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Kehidupan Adat. Efektifitas penerapan hukum adat pada pencurian kecil-kecilan di Gampong Alue Canang Kecamatan Birem Bayeun masih menemui banyak kendala, mulai dari pelaksanaannya, dan sebagainya.