LITERATUR REVIEW: EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) TERHADAP KINERJA PUSKESMAS - HUMAYRAH - -; Agus Aan Adriansyah; Dwi - Handayani; Nurul Jannatul Firdausi (STIKES Cendekia Utama Kudus, 2023)
Penerapan kebijakan BLUD di Puskesmas memerlukan banyak persiapan. Terdapat beberapa kendala dalam setiap pelaksanaannya, namun petugas selalu berusaha dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Memberikan pelayanan yang berkualitas adalah salah satu tuntutan masyarakat. Maka penelitian ini dibuat untuk me-review hasil penelitian evaluasi implementasi kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terhadap kinerja Puskesmas. Penelitian ini menggunakan metode literature review sumber data yang digunakan berasal dari google scholar dalam rentang waktu 2014-2021. Kata kunci yang digunakan yaitu Puskesmas BLUD dan kinerja Puskesmas. Setelah dilakukan skrinning didapatkan 16 artikel yang relevan dan menjadi bahan analisis dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan menganalisis evaluasi implementasi kebijakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) terhadap kinerja Puskesmas berasal artikel yang telah di review. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kualitas pelayanan kinerja pegawai Puskesmas BLUD tergolong baik namun terkendala pada minimnya Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana serta pemanfaatan sistem informasi di Puskesmas. Dampak positif dan negatif penerapan yaitu Puskesmas lebih optimal dalam layanan kesehatan. Faktor penghambat implementasi kebijakan BLUD meliputi SDM, pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana, komitmen pegawai Puskesmas, koordinasi antara pemimpin dan staf serta kompetensi pegawai Puskesmas. Faktor keberhasilan untuk implementasi kebijakan BLUD adalah semangat kerja pegawai dan dukungan dari pemimpin. Kesimpulan dari literature review ini adalah dalam penerapan kebijakan BLUD di Puskesmas perlu diimbangi dengan kualitas SDM, kenyamanan sarana dan prasarana, dukungan pemimpin yang tinggi, koordinasi antara pemimpin dan staf Hal tersebut meminimalisir terjadinya hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kebijakan BLUD di Puskesmas.