KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) TERHADAP TANAH DAN BANGUNAN DENGAN KUASA MENJUAL - Kholismu Farida (Universitas Islam Malang, 2021)
Tesis ini membahas tiga rumusan masalah dalam penelitian ini. 1 Pertama, Bagaimana kekuatan hukum dari Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Kuasa Jual yang di buat Notaris dalam pelaksanaan Jual Beli serta status hukumnya. 2 Kedua BagaimanaKedudukan Hukum PPJB dan Akta Kuasa Menjual dalam Jual Beli dan perlindungan terhadap calon penjual dan calon pembeli, 3 Ketiga Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak para pihak yang melakukan PPJB. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian hukum normatif , sumber bahan hukum: a. Bahan Hukum Primer yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengikat dan berdiri sendiri serta mempunyai otoritas, b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer terdiri dari buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan penelitian, dan peneliti terdahulu, c. Bahan hukum tesier yaitu bahan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia serta arikel-artikel dari internet. Analisis Bahan hukum secara desktitif kuantitatif yakni dilakukan dengan mendepkripsikan atau menjelaskan peraturan perundang-undangan, konsep-konsep hukum di hubungkan dengan analisis terhadap kasus yang ada dan akhirnya di tarik suatu kesimpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) merupakan akta otentik karena di buat di hadapan Pejabat Umum dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dapat melindungi hak dan kewajiban baik penjual maupun pembeli sebelum melakukan penandatangan Akta Jual Beli selain iu dengan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli dapat juga untuk melindungi dan menghindari pemalsuan tanda tangan, pembatalan transaksi jual beli karena menunggu pajak peralihan terbayar dan sebagainyaKata kunci: PPJB merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum.