FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA - Muhammad Yasir (Universitas Bojonegoro, 2020)
Badan Permusyawaratan Desa sebagai badan Penyerap Aspirasi desa mempunyai hak untuk mengajukan rancangan Peraturan Desa, merumuskannya dan menetapkannya bersama Pemerintah Desa. Pembuatan Peraturan Desa sangat penting, karena desa yang sudah dibentuk harus memiliki landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap aktivitasnya. Tujuan penelitian ini adalah kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dan mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Pada tahap inisiasi, anggota BPD kurang aktif dalam menampung aspirasi masyarakat, inisiatif atau gagasan pembentukan Peraturan Desa lebih banyak berasal dari Kepala Desa. Pada tahap sosiopolitis, diadakan rapat pembahasan yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dan materi Peraturan Desa. Pengambilan keputusan tentang Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak dicapai kesepakatan, maka diadakan voting. Pada tahap yuridis, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dan agar warga mengetahui kalau ada peraturan yang mengikat, maka diadakan sosialisasi Peraturan Desa melalui rapat-rapat RT. Namun fungsi Badan Permusyawaratan Desa Penyerap Aspirasi belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukan dengan kurang komprehensipnya Badan Permusyawaratan Desa dalam membingkai peraturan-peraturan desa yang masih bersifat konvensional atau kebiasaan ke dalam bentuk peraturan tertulis.