PENERAPAN PRA PERADILAN DI POLDA METRO JAYA PADA PUTUSAN NOMOR 118/PID.PRA/2021/PN.JAKSEL - Josua Mangihut Manurung; Stephanus Pelor; Muhenri Sihotang (Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular, 2022)
Tujuan Penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahhui Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasa tersangka. Putusan Nomor 118/PID.PRA/2021/PN.Jak.sel sebagaimana tersangka atas nama INDAH HARIANI telah melakukan penggelapan dana dari rekening MUHAMAD RAFKY ROSYAF dengan sengaja menguasai dana hasil transfer yang bukan hak nya dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan dalam penyelidikan termaksud serangkaian penyidikan dan menemukan suatu tindak pidana yang menentukan tidak nya dilakukan penyidik menurut cara yang di atur dalam KUHAP Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, mentelah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum melalui penelusuran kepustakaan terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan penulisan skripsi ini. Penelusuran bahan-bahan kepustakaan dilakukan dengan mempelajari asas-asas, teori-teori, konsep-konsep serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dalam impleks Pasal 183 ayat (3) KUHAP. Dalam pengadilan, Hakim telah mempertimbangkan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka adalah tidak sah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Putusan praperadilan harusnya berdasarkan pembuktian administratif, tidak boleh masuk ke dalam pokok perkara dan menunggu hasil putusan sebagai ganti denda dalam kurungan penjara maksimal 5 tahun penjara dan putusan pengadilan tinggi munguatkan putusan pengadilan negri