PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KARTU KREDIT AKIBAT PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH PIHAK ASURANSI - Ahmad Aulia Rahman; Widhi Cahyo Nugroho (Cahaya Ilmu Bangsa, 2023)
Data pribadi merupakan bagian dari tiap individu yang berisikan informasi-informasi yang bersifat rahasaia, yang mana dalam penggunaannya, pembukaannya, serta penyebarannya harus memiliki izin dari pemilik data. Skripsi ini dibuat dengan tujuan agar dapat mengetahui bagaimana perlindungan hukum konsumen atas penyalahgunaan data pribadi, yang dalam penelitian ini berfokus pada penyalahgunaan data pribadi nasabah kartu kredit oleh pihak asuransi. Penelitian ini berjenis hukum normatif, yang mana pendekatan pada masalah ini menggunakan tinjauan dari peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berfokus pada; Bagaimana Undang-Undang perlindungan data pribadi dapat melindungi nasabah kartu kredit atas penyalahgunaan data pribadi oleh pihak asuransi? Berdasarkan telaah pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, diperoleh hasil dimana nasabah kartu kredit sendiri dilindungi oleh pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan pasal 17 ayat (1) serta pasal 45 ayat (2) tentang perlindungan konsumen. Sedangkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 mengatur secara penuh pelindungan data pribadi. Dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, diatur mengenai kewajiban dari pengendali data yang tertuang dalam pasal 20 sampai 50, Sementara itu pasal 51 hingga pasal 52 mengatur mengenai kewajiban dari prosesor data. Subjek data selaku pemilik data memiliki hak-hak sebagaimana diatur dalam pasal 5 sampai pasal 51, yang diantaranya ialah subjek data memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang apa tujuan dan maksud penggunaan data pribadi mereka, kejelasan identitas, serta dasar kepentingan hukumnya. Kemudian subjek data juga memiliki hak yang dimana ketika data pribadi mereka disalahgunakan, mereka berhak untuk mengakhiri proses, menghapus, serta memusnahkan data pribadi mereka. Subjek data juga berhak untuk melakukan penggugatan serta menerima ganti rugi akibat penyalahgunaan data pribadi mereka.