Community Information Services Central Berbasis Masyarakat Sebagai Solusi Atas Overlapping Data Penerima Bantuan PKH Dan BLT - Hanifah Fatwa Nadilla; Thesalonika Thesalonika; Ariq Akmal Suwandi; Rajih Faiz Rabbani; Aulia Rahmawati (Universitas Padjadjaran, 2022)
Negara memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemberian bantuan sosial merupakan salah satu bentuk pemberian pelayanan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab. Bantuan sosial pun juga contoh bantuan sosial yang diberikan pemerintah adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Namun dalam prakteknya, pemberian bantuan sosial banyak terjadinya polemik seperti belum meratanya pembagian bantuan sosial, tidak tepat sasaran dalam distribusi bantuan sosial, adanya subjektivitas dalam penentuan penerima bantuan, dan masyarakat yang berhak tidak mendapatkan bantuan. Permasalahan itu terjadi karena proses pengambilan data yang tumpang tindih antar institusi pemerintahan yang membuat data menjadi tidak valid dan juga tidak ada pembaharuan data pada jangka waktu tertentu. Metode yang digunakan dalam tulisan ini untuk membuat gagasan adalah studi literatur dengan membaca buku, artikel, ilmiah, dan kabar berita. Permasalahan itu terjadi karena proses pengambilan data yang tumpang tindih antar institusi pemerintahan yang membuat data menjadi tidak valid dan juga tidak ada pembaharuan data pada jangka waktu tertentu. metode yang digunakan dalam tulisan ini untuk membuat gagasan adalah studi literatur dengan membaca buku, artikel, ilmiah, dan kabar berita. Melalui tulisan ini kami berupaya untuk membuat skema dalam pengumpulan data, verifikasi data, dan pendistribusian bantuan sosial agar permasalahan-permasalahan yang ada bantuan sosial bisa dihindari. Skema dibuat berdasarkan permasalahan yang ada sebagai alternatif solusi. Skema yang dibuat bernama communication information service central berbasis masyarakat dimana masyarakat berkontribusi besar dalam pengelolaan pelayanan sosial.