UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI RESIKO KERUSAKAN LINGKUNGAN SEBAGAI DAMPAK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA - Rahmah Ramadhani; Yusa Djuyandi (Universitas Padjadjaran, 2022)
Pemindahan ibu kota negara Indonesia telah ditetapkan untuk dipindahkan ke Kalimantan Timur, tepatnya di kabupaten Penajam Paser dan Kutai Kartanegara. Latar belakang pemindahan tersebut adalah untuk meminimalisir risiko bencana dan beban kepadatan wilayah DKI Jakarta, serta pemindahan dilakukan ke lokasi tengah wilayah Indonesia dengan lahan yang masih banyak untuk dikembangkan. Namun begitu, kebijakan tersebut menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Untuk itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis isu pemindahan IKN mengenai dampak serta peran pemerintah dalam mengatasi kerusakan yang diakibatkan. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah kualitatif deskriptif dengan studi literatur yang memandang peran pemerintah berdasarkan perspektif Keynesian dan penelitian yang memanfaatkan berita di media. Pemindahan IKN mempengaruhi aspek ekonomi, politik, dan yang terutama adalah lingkungan. Beban kerusakan yang ditanggung lingkungan Kalimantan Timur disebabkan oleh pembukaan lahan besar-besaran untuk pembangunan IKN yang meliputi deforestasi. Berdasarkan perspektif Keynesian, kontribusi pemerintah atau keberadaan negara bertujuan untuk maksimalisasi pemanfaatan sumber daya dan optimalisasi perekonomian. Oleh karena itu, salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi resiko pemindahan IKN, namun secara bersamaan memanfaatkan sumber daya dan sebagai upaya pemerataan adalah membangun dengan konsep Forest City. The relocation of the capital city of Indonesia has been determined to be moved to East Kalimantan, precisely in the districts of Penajam Paser and Kutai Kartanegara. The background of the relocation is to minimize disaster risk and the burden of the density of the DKI Jakarta area, and the relocation is carried out to a central location in the Indonesian territory with a lot of land to be developed. However, this policy reaps the pros and cons of various groups. For this reason, this paper aims to analyze the issue of transferring IKN (the capital city of Indonesia) regarding the impact and role of the government in overcoming the damage caused. The method used in this analysis is descriptive qualitative with literature study and research that utilizes news in the media. The migration of IKN affects economic, political, and above all environmental aspects. The burden of damage to the environment in East Kalimantan is caused by massive land clearing for IKN development which includes deforestation. Based on the Keynesian perspective, the contribution of the government or the existence of the state aims to maximize the use of resources and optimize the economy. Therefore, one of the government's efforts in overcoming the risk of moving the IKN, but at the same time utilizing resources and as an equalization effort is to build with the Forest City concept.