Peran Politik Hukum Di Partai Persatuan Pembangunan Dalam Menerima Aspirasi Masyarakat Muslim Di Kabupaten Labuhanbatu (Analisis Terhadap Undang-Undang Partai Politik No. 2 Tahun 2011) - Hamdi Armaoyuda, Ihsan; Ismaidar, Ismaidar (Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2024)
Partai politik dibentuk untuk menjalankan kekuasaan politik baik pada saat membentuk suatu pemerintahan maupun pada saat suatu partai politik berperan sebagai oposisi dalam pemerintahan. Misalnya Partai Persatuan Pembangunan yang didirikan hasil peleburan empat partai Islam, termasuk Masyumi, pada tanggal 5 Januari 1971, sejak saat itu hingga kini Partai Persatuan Pembangunan tetap eksis dalam perpolitikan nasional sebagai rumah besar Partai Persatuan Pembangunan. Umat Islam dalam politik berlambang Ka'bah menjaga dan mengkritisi kebijakan pemerintah dari waktu ke waktu. Hal inilah yang menjadi alasan penulis memilihnya sebagai judul penelitian untuk mengetahui seperti apa PPP Labuhanbatu dalam menjalankan fungsinya sebagai partai politik Islam berdasarkan UU No. 2 Tahun 2011, metode penelitian adalah metode kualitatif dimana data diperoleh berdasarkan observasi, wawancara, data yang terdapat di lapangan sebagai bahan pengisian skripsi ini, yang tempatnya, penelitian ini berada di wilayah timur Sumatera Utara tepatnya di Kabupaten Labuhanbatu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja partai politik ummat Islam yang dalam penelitian ini fokus pada PPP Labuhanbatu. Penulis mengumpulkan data tertulis dan wawancara kepada fungsionaris DPC PPP Kabupaten Labuhanbatu, anggota legislatif PPP periode 2014-2019, serta tokoh masyarakat Labuhanbatu dari berbagai kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu.