Efektivitas Pelaksanaan Musrenbang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tingkat Kelurahan di Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai - Fauziah, Fauziah; Sujianto, Sujianto; Adianto, Adianto (Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2024)
Latar belakang penelitian ini yaitu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah hendaknya menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) secara bertahap, dimulai dari tingkat bawah. Mulai dari tingkat kabupaten, kabupaten, kabupaten/kota hingga tingkat provinsi, melalui forum Organisasi Perangkat Daerah (DPO) di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas pelaksanaan Musrenbang. dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tingkat kecamatan di Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Data primer dikumpulkan secara langsung melalui wawancara dengan narasumber yaitu Camat Medang Kampai, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Dumai, Kepala Dinas Perencanaan, Perencanaan dan Pengembangan Kawasan Kota Dumai, Amk Lurah Mundam, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Ketua RT. 01 kel. Mundam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbang untuk kriteria produksi dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik, sedangkan untuk indikator efisiensi dapat dikatakan belum terlaksana dengan baik. lumayan bagus. sedangkan untuk indikator adaptasi dapat dikatakan cukup baik dan untuk indikator pembangunan dapat dikatakan cukup baik. Menurut pengertian indikator-indikator tersebut, menghasilkan barang dan jasa merupakan kemampuan suatu organisasi dalam menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Kendala efektifitas pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tingkat Negara – Pemerintah Daerah Kabupaten Medang Kampai Dumai mempunyai dua permasalahan yaitu kurangnya partisipasi pemangku kepentingan, lembaga dan anggaran daerah sehingga tidak dapat mencapai hasil Musrenbang yang baik.