Pembayaran Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi - Intan Munirah; Mohd. Din; Efendi Efendi (Universitas Syiah Kuala, 2017)
ABSTRAK: Pidana tambahan uang pengganti merupakan salah satu konsekuensi hukum yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Perbuatan pelaku telah mengakibat-kan kerugian negara. Pembebanan tersebut merupakan pidana tambahan dari pidana pokoknya. Uang pengganti dibayar dalam waktu paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum yang tetap. Penelitian ini ingin mengetahui efektivitas ketentuan ambang waktu satu bulan dalam pelaksanaan pembayaran uang pengganti dan penghitungan besaran jumlahnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris. Penelitian menemukan bahwa mekanisme pembayaran pidana uang pengganti tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara dalam kaitannya dengan pemidanaan dan pembayaran kerugian negara. Temuan ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidakefektifan proses pengembalian kerugian negara. Criminal Sanction Compensation Payment As Liability For States Financial Lost In The Case Of Corruption ABSTRACT: Additional penalty of compensation money is one of the legal consequences imposed on the perpetrators of corruption. The perpetration has caused a state’s losses. The money replacing the loss is an additional penalty of the principal penalty. It is paid within a month after a court decision enforceable. This paper is going to discuss the effective-ness of the provisions of the threshold of one month in the application of the payment and the calculation of the amount paid. This is juridical-empirical research. It shows that the mechanism of paying the state’s loss in against the mandate of the Corruption Act and the State Treasury Law in relation to the prosecution and payment of state losses. It causes law uncertainty and ineffectiveness of the compensation process.