Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh - Taqwaddin Husin (Universitas Syiah Kuala, 2015)
ABSTRAK: Eksistensi gampong sebagai MHA, sudah sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Masalahnya, apa saja dan bagaimana hak-hak tradisonal masyarakat hukum adat wujud dalam tataran empirik ? Aceh sebagai daerah istimewa dan berotonomi khusus, mulai mengisi implementasi MHA dengan diberinya kewenangan kepada gampong untuk melakukan peradilan adat guna menyelesaikan sengketa/perselisihan secara adat. Hak dan kewenangan ini tegas diatur dalam UUPA, Qanun Aceh 9/2008, Qanun Aceh 10/2008, Pergub 60/2013, dan menjadi lebih operasional dengan adanya Surat Keputusan Bersama Gubernur, Kapolda Aceh, dan Majelis Adat Aceh tahun 2012. Sehingga, secara juridis formal, gampong sebagai MHA telah menjadi dasar kewenangan yang cukup legal dan kuat. Customary Dispute Settlement in Aceh ABSTRACT: The existence of the village as MHA (customary villagers) is pursuant to Article 18B paragraph (2) 1945. The problem raised are what and how the rigths of indigenous people’s traditional form of the empirical level. Aceh’s special and special autonomy, began to fill with the implementation MHA gave the authority to the village to perform customary judicial system to resolve customary disputes. Right and authority are firmly set in the rule, Qanun Aceh Number 9, 2008, 20, 2008, 60 and the Governor Regulation Number 2013, and becomes more operational by the Joint Decree of the governor, police chief of Aceh, and the Aceh Adat Council in 2012. Thus, in formal judicial, gampong as MHA has become the basis of legal authority and strong enough.