ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI - Nusa Bhakti, Muh. Ikrar; ., Herman; Muhamad Sulihin, La Ode (Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, 2023)
Aktivitas pemerintah yang dianggap paling rentan terhadap korupsi adalah salahsatunya pengadaan barang/jasa (PBJ). Korupsi pengadaan barang dan jasa terdeteksiterjadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga ke tahap pengawasan. Salah satukasus tindak pidana korupsi terkait dana bantuan sosial yang dilakukan secara bersamasama yang menjadi perhatian publik adalah kasus yang terjadi di Kabupaten Bandungpada tahun 2020 yang dilakukan oleh M. Totoh Gunawan, selaku Komisaris dari PTJagat DirGantara sekaligus selaku Pemilik dari CV. Sentral Sayuran Garden City. Dalamproses pemeriksaan di pengadilan, M. Totoh Gunawan dianggap tidak melakukan tindakpidana korupsi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa dasarpertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelakupenyertaan tindak pidana korupsi pada perkara nomor 57/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdgadalah menurut majelis hakim berdasarkan fakta persidangan salah satu unsur delikdalam pasal yang didakwakan yakni Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun2001 tidak terbukti atau tidak terpenuhi yakni unsur pegawai negeri atau penyelenggaranegara, karena terdakwa merupakan seorang pengusaha, serta majelis hakim tidakmempertimbangkan Pasal 55 KUHP. Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis hakimdalam memberikan pertimbangan wajib mendasarkan pada surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum sebagaimana ketentuan Pasal 182 KUHAP. Pada perkara ini, terdakwa tidakhanya didakwa menggunakan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001melainkan di-juncto-kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dengan menggunakanPasal 55 KUHP maka akan meletakkan pertanggungjawaban pada M. Totoh Gunawanserta untuk memperluas pertanggungjawaban M. Totoh Gunawan sebagai orang yangturut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi ini.