IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN PERLENGKAPAN DAN PENGAWASAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM (PJU) SERTA FASILITAS JALAN BERBASIS APLIKASI PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BERAU - Aidil Hamka (CV SWA Anugrah, 2024)
Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah menjelaskan proses implementasi sistem informasi pengelolaan perlengkapan dan pengawasan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) serta fasilitas perlengkapan berbasis aplikasi di Kabupaten Berau. Peneliti menjabarkan focus penelitian tersebut dengan pengembangan analisa teori implementasi kebijakan dari Edward III. Adapun analisis tersebut peneliti jabarkankan dalam beberapa indikator yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi sistem informasi pengelolaan perlengkapan dan pengawasan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) serta fasilitas perlengkapan berbasis aplikasi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Berau telah berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat dari aspek – aspek berikut; (1)Komunikasi, sosialisasi dan diskusi di lingkup internal Dinas Perhubungan untuk memberikan pemahaman ke aparatur birokrasi terkait program yang akan dijalankan dan memantapkan program tersebut sebelum disosialisasikan ke organisasi perangkat daerah dan masyarakat Kabupaten Berau. (2)Sumber daya, sumberdaya manusia diberikan pelatihan dan bimbingan teknis. Sumberdaya anggaran mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Berau melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pengadaan alat dan perangkat penunjang program. Untuk sarana prasarana sudah dilakukan peremajaan alat operasional dan pengadaan alat pendukung lainnya. (3)Disposisi, pelaksana program telah memiliki komitmen untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan sudah sesuai dengan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi sesuai dengan posisinya, dan (4)Struktur birokrasi, telah ditetapkan tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan kewenangan sesuai dengan posisinya dan telah disusun prosedur pelaksana berupa SOP pelaksanaan. Untuk factor penghambat adalah biaya pengadaan dan pemasangan alat dan perangkat yang mahal dan tidak setaranya kemampuan sumberdaya manusia di Dinas Perhubungan yang memiliki kompetensi dibidang teknologi informasi.