REFORMASI STRUKTUR KELEMBAGAAN BIROKRASI KEPEGAWAIAN NEGARA - Alghiffari, Habib; Nababan, Jaditio; Fazrul Hisham, Muhammad; Muhamadani, Rival; Aditya, Ryandi; Syamsir, Syamsir (Riviera Publishing, 2024)
Kualitas kepegawaian berkorelasi menggunakan kualitas birokrasi pada suatu negara di mana reformasi kepegawaian ialah prasyarat absolut buat mengklaim terselenggaranya manajemen tata pemerintahan yang profesional. Pemerintah Indonesia memanfaatkan momentum reformasi pada tahun 1999 menggunakan menetapkan Undang-Undang No 43 Tahun 1999 perihal Perubahan Atas Undang-Undang No 8 Tahun 1974 tentang utama-pokok Kepegawaian. Reformasi dilakukan pada setiap aspek kepegawaian, tetapi masih terdapat berbagai pertarungan yg dapat dikemukakan menjadi berikut: (1) perseteruan internal kepegawaian itu sendiri. (2) perseteruan eksternal yang berkaitan dengan fungsi dan profesionalisme kepegawaian. Mulai asal prinsip sistem merit yang belum diterapkan pada proses rekrutmen. Kegagalan pemerintah melaksanakan reformasi kepegawaian melahirkan sikap birokrat yang menyimpang dan jua kesenjangan kemampuan dalam pelaksanaan tugas serta tanggung jawab (tidak kompeten). pemugaran secara komprehensif perlu dilakukan tak sekedar pada domain sistem dan regulasi, namun pula di tata cara dan tatanan nilai yang wajib ditanamkan kepada pegawai negeri menjadi pelayan publik. perbaikan secara komprehensif diharapkan akan mampu menaikkan kualitas dan kinerja birokrasi yg berorientasi di kebutuhan rakyat (budaya penyelenggara pelayanan publik).