UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI BEA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN BOJONEGORO (Studi Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro) - Cahyo Lukito (Universitas Bojonegoro, 2018)
Pemungutan BPHTB di Kabupaten Bojonegoro, dengan disahkannya UU PDRD No.28 Tahun 2009 maka BPHTB menjadi pajak daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan BPHTB di Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Bojonegoro telah dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur kebijakan dan jalur tata kelola. Jalur kebijakan ini telah dilakukan melalui Peraturan Daerah nomor 16 Tahun 2010 yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaannya kebijakan desentralisasi pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Bojonegoro, serta Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bojonegoro selama tiga tahun terakhir terus menerus cenderung turun hal ini menandakan bahwa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Bojonegoro belum diupayakan peningkatannya secara komprehensif kepada pemangku kepentingan secara konsisten.