Perspektif Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Terhadap Pemakaian Replica Virginity Hymen dalam Pernikahan - Briliant ElTamin Alderi; Teki Prasetyo Sulaksono; Yuli Kurniasih (Universitas Merdeka Pasuruan, 2023)
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perspektif pimpinan wilayah Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Lampung terhadap pemakaian Replica Virginity Hymen dalam pernikahan dan tinjauan maslahah pimpinan wilayah Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Lampung terhadap pemakaian Replica Virginity Hymen dalampernikahan. Robeknya selaput dara dipandang sama dengan hilangnya keperawananyang dapat merusak kehormatan keluarga sehingga mereka merasa resah saat mencarijodoh. Merekamemilih untuk mengembalikan keperawanannya agar menyenangkan pasangan dan merasakan kembali sensasi malampertama. Banyak perempuan menutupinya dengan memakai selaput dara tiruan (Replica Virginity Hymen). Dengan metodekualitatifdengan sifat penelitian deskriptif analisis. Data primer berupa dokumentasi dan wawancara, data sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian. Populasi penelitian ini yaitu pimpinan wilayah Muhammadiyah, NU dan MUI Lampung. Teknik pengumpulan datadengan observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis.Penelitian memberikan hasil; (1) Perspektif pimpinan wilayah Muhammadiyah, NU dan MUI di Lampung terhadap pemakaian Replica Virginity Hymen dalam pernikahan bahwa hukum pemakaian selaput dara tiruan ini tergantung dari penyebabnya, yakni jika selaput dara robek disebabkan oleh kecelakaan, terbentur benda keras, olahraga maupun haid yang berlebihan, maka pemakaian selaput dara tiruan hukumnya mubah. Jika selaput dara robek disebabkan oleh perbuatan zinamaka pemakaian selaput dara tiruan hukumnya haram. (2) Tinjauan maslahah pimpinan wilayah Muhammadiyah, NU dan MUIdi Lampung terhadap pemakaian Replica Virginity Hymen dalam pernikahan menggunakan metode maslahah penggalian hukum Islam pada suatu masalah hukum hendaknya berdasarkan kebaikan dan kemaslahatan, antara lain untuk menutupi Aib’, melindungi keluarga, mencegah prasangka buruk dan demi keadilan gender antara laki-laki dan perempuan.