ANALISIS KETENTUAN PENETAPAN HARGA MENURUT IBNU TAIMIYAH TERHADAP PENETAPAN HARGA TAHU DI PABRIK TAHU BAPAK DURDI LEMPONG KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN SAMPANG - Rahman, Abdur; Faisol, Faisol; Hozeiri, Hozeiri; Jennah, Luluul; Khalilah, Siti (LP2M Al-Khairat Pamekasan, 2021)
Penetapan harga merupakan suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan. Salah dalam menetapkan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak akan disenangi oleh para pembeli atau konsumen, bahkan para pembeli atau konsumen dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Adapun informannya adalah pemilik pabrik, karyawan dan para penjual maupun pembeli di pabrik tahu Durdi Lempong Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Sedangkan pengecekan keabsahan data diperoleh melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian dan triangulasi.Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat peneliti simpulkan bahwa: pertama, proses penetapan harga tahu di pabrik tahu Durdi Lempong Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang adalah dari harga bahan baku kedelai, permintaan pasar, gaji karyawan dan biaya operasional pabrik. Di mana biaya-biaya yang dikeluarkan pada pabrik tersebut akan berpengaruh terhadap penetapan harga tahu di pabrik tahu Durdi Lempong Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Kedua,dalam hal mekanisme pasar, secara umum Ibnu Taimiyah sangat menekankan pada prinsip pasar bebas yakni harga terjadi secara alami dari faktor permintaan dan penawaran, faktor daya beli, faktor biaya produksi dan lainnya yang tidak terdapat intervensi pemerintah. Sehingga dari sistem pasar bebas yang dianut oleh bapak ekonomi Ibnu Taimiyah maka terdapat ketidaksesuaian pada pabrik tahu Udi Srikandi yakni harga bahan baku kedelai di mana pada harga bahan baku tersebut terdapat intervensi pemerintah.