Strategi Penerapan Manajemen Risiko Berbasis Sni Iso 31000 : 2018 Dalam Rangka Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana - Arianto Liwang; Nur Sayidah; Sri Utami Ady (Politeknik Ganesha Medan, 2023)
Penerapan Manajemen Risiko Pemerintah Kabupaten Kaimana dilaksanakan pada Tahun 2022, dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Kaimana Nomor 30 Tahun 2022,tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana. Hingga saat ini masih dalam tahap Penilaian Implementasi Manajemen Risiko yang menudukung penerapan SNI ISO 31000: 2018, sehingga diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang Baik. Sebagai salah satu kebutuhan strategis dalam meningkatkan kinerja organisasi, risiko Manajemen diperlukan dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki organisasi melalui penataan ulang sistem tata kelola dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan Pengelolaan risiko Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana tidak berjalan efektif dan efisien sehingga diperlukan rancangan strategi manajemen risiko yang tepat sesuai dengan karakteristik kearifan lokal dalam meningkatkan kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus kualitatif dengan tujuan dan teknik pengambilan sampel bola salju. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pengolahan data menggunakan triangulasi (gabungan) dan bersifat induktif. Hasil akhir penelitian ini menunjukkan risiko tersebut pengelolaannya harus dikelola berdasarkan peraturan Deputi Bidang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 04 Tahun 2019 tentang pedoman manajemen risiko pada pemerintah Daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko Berbasis SNI ISO 31000:2018, dengan mendiskripsian Prinsip, Kerangka Kerja dan Proses manajemen risiko dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Strategis Pemerintah Daerah yang dapat mendukung Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dapat berjalan efektif .