The Existence of the Government Internal Supervisory Inspectorate (APIP) as an Internal Supervisor of Local Government - Hariri, Achmad; Dedy Stansyah (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023)
Peran pemerintah daerah dalam mewujudkan negara kesejahteraan sangat besar, hal ini dikarenakan negara Indonesia dengan konsep negara kesatuan memilih asas desentralisasi, sehingga pemerintah daerah diberikan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat yang dikenal dengan istilah otonomi daerah, namun otonomi daerah sangat sulit terhindar dari praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah, bahkan korupsi ini menjadi musuh besar yang sering menghantui pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena peran pengawas internal pemerintah tidak kuat, bahkan yang ada adalah sebagai bawahan dari kepala daerah. Permasalahannya adalah bagaimana merekonstruksi sistem pengawasan pemerintahan di daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengawasan pemerintah daerah, jenis penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini dalam rangka mengurangi terjadinya korupsi di pemerintah daerah adalah dengan cara memperkuat sistem pengawasan pemerintah daerah, antara lain; Pertama, aparat pengawas internal pemerintah harus diperkuat dengan undang-undang. Kedua, Paran DPRD juga harus dikembalikan sebagaimana ajaran trias politica Montesque, yaitu perannya sebagai kontrol terhadap pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan Checks and Balances. Ketiga, Partisipasi Masyarakat juga memiliki peran penting untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di pemerintahan daerah, karena dalam negara demokrasi tanpa adanya partisipasi masyarakat maka akan sulit untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. The role of local governments in realizing a welfare state is very large, this is because the Indonesian state with the concept of a unitary state chooses the principle of decentralization, so that local governments are given government affairs by the central government known as regional autonomy, but regional autonomy is very difficult to avoid corrupt practices carried out by regional officials, even this corruption is a big enemy that often haunts local governments. This is due to the role of internal government supervisors is not strong, even existing as subordinate to regional heads. The problem is how to reconstruct the peerintahan surveillance system in the regions. This study aims to analyze the local government supervision system, this type of research is a discriptive analysis, using a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The results of this study in order to reduce the occurrence of corruption in local governments are by strengthening the local government supervision system, including; First, the government's internal supervisory apparatus must be strengthened by law. Second, Paran DPRD must also be restored as the teaching of Montesque's trias politica, namely its role as a control of local government in order to realize Checks and Balances. Third, Public Participation also has an important role to prevent corrupt practices in local governments, because in a democratic country without public participation it will be difficult to realize good local governance.