ANALISIS DAMPAK PENUNDAAN DANA ALOKASI UMUM PADA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT) - Neneng Dahtiah; Setiawan Setiawan; Mega Aulia Hijrah (Ma'soem University, 2020)
Perlambatan ekonomi global, penurunan harga komoditas, serta ketidakpastian di pasar keuangan mengakibatkan asumsi makro berubah. Perkiraan shortfall penerimaan perpajakan sebesar Rp 219 triliun juga mengharuskan pemerintah merevisi APBN TA 2016. Pengurangan alokasi belanja termasuk transfer ke pemerintah daerah perlu dilakukan untuk menghindari defisit anggaran yang semakin membengkak. Pengurangan alokasi belanja ini dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan penundaan penyaluran sebagian DAU. Kabupaten Garut merupakan salah satu pemerintah daerah yang terimbas kebijakan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan respons Pemerintah Kabupaten Garut dalam menghadapi permasalahan tersebut dan menganalisis lebih jauh mengenai pengaruhnya terhadap kinerja pemda. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil yang diperoleh adalah penundaan penyaluran sebagian DAU mengakibatkan pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam membayar gaji pegawai, pembayaran pada pihak ketiga, dan kegiatan rutin. Strategi yang dilakukan meliputi upaya peningkatan penerimaan dari sumber lain, efisiensi pada belanja, kebijakan pembiayaan, penggunaan cadangan kas Pemkab Garut, dan penganggaran kembali beberapa kegiatan di tahun 2017. Penundaan penyaluran sebagian DAU berdampak pada tidak terlaksananya 19 kegiatan di Dinas Pendidikan, 7 kegiatan di Dinas Kesehatan, dan 14 kegiatan di Dinas Bina Marga.