KEWENANGAN PEMERINTAH TERHADAP PENDISTRIBUSIAN DAN PEMANFAATAN TANAH NEGARA DALAM ISLAM - Mahli Ismail (State Islamic University North Sumatra, 2013)
Abstrak: Artikel ini akan menjawab pertanyaan bagaiaman pemerintahan Islam mendapatkan kewenangan dalam pendistribusian dan pemanfaatan tanah Negara, begitu juga dengan pelbagai prasyarat perkembangan ekonomi. Dengan merujuk kepada karya genre fikih, penulis mengemukakan bahwa Nabi Muhammad Saw. dan para khalifah mendapatkan kewenangan mereka berdasarkan ketentuan hukum Islam untuk menjalankan roda pemerintahan, memimpin rakyat dan menegakkan hak-hak sipil termasuk hak untuk memiliki tanah pertanian dan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat. Lebih lanjut menurut penulis, pemerintah berkewajiban untuk mengatur pengalokasian hak, distribusi dan pemanfaatan tanah yang lebih intensif untuk memaksimalkan fungsi tanah sebagai asset negara dan rakyat sehingga kebutuhan pemakai bisa terpenuhi. Dengan demikian, kebijakan pemerintahan Islam tidak hanya tertuju pada kesejahteraan ekonomi tetapi juga dalam pembangunan pemukiman rakyat. Abstract: The Government Authority in the Distribution and Utilization of State Land in Islam. This article will answer how the Islamic government gains the authority in the distribution and utilization of state land as well as the requirements for the economic development. By delving into the works in Islamic jurisprudence genre, the author maintains that the Prophet Muhammad and the caliphs received the legality from the Islamic law to rule the country and the people, and to preserve civil rights including the right to own agricultural land and housing in order to meet people’s needs. Furthermore, he asserts that the government is obliged to regulate the allocation of rights, distribution and intensive use of land in order to empower land as asset of the state and the society and thus the consumer needs are fulfilled. Thus, the Islamic government policy is not only confined in providing economic welfare but also in land and housing.Kata Kunci: hukum Perdata Islam, pemerintah, tanah negara