PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DALAM MASYARAKAT DEMOKRATIS MENURUT PRINSIP ISLAM - Samsul Hadi; Muh. Rizal Hamdi2; Abdul Hafiz3; Siti Solehah4 (PRODI HUKUM TATANEGARA, 2022)
Demokrasi dalam masyarakat Islam bisa dimasukan kedalam kaidah Ketentuan-ketentuan yang dharuri adalah ketentuan-ketentuan hukum yang dapat memelihara kepentingan hidup manusia dengan menjaga dan memelihara kemaslahatan mereka. Pemilihan Umum yang Demokratis yang diharapkan akan menciptakan sebuah Lembaga Perwakilan Rakyat yang kuat, yang memiliki tingkat akuntabilitas, bertanggung jawab kepada rakyat, yang tinggi dan tingkat produktifitas yang tinggi pula. Sebuah demokrasi yang tidak wajar tetap merupakan sebuah demokrasi, hanya saja tidak sempurna karena kondisi sosial ekonomi yang belum menopang. Tulisan ini merupakan jenis Kajian Pustaka (Library Research). Oleh karena itu, data yang dikumpulkan bersumber dari literatur kepustakaan baik buku maupun aktikel-artikel yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam Masyarakat Demokratis menurut Prinsip Islam, data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode konten analisis. Hasil pembahasan yaitu: Pemilu yang demokratis juga diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Secara umum, ketentuan-ketentuan dharuri bermuara pada upaya memelihara lima hal: agama (hifdzun din), jiwa (hifdzun nafs), akal (hifdzun aql), harta (hifdzul mal), dan keturunan (hifdzun nasl), dengan catatan tidak bertentangan dengan ajaran Islam sebagai rahmatal lil ‘alamin.