SYARIAT ISLAM DAN NGANGKANG STYLE: Mengenal Kearifan Lokal dan Identitas Perempuan Aceh - Muhammad Nasir (State Islamic University North Sumatra, 2013)
Abstrak: Artikel ini berupaya menstudi aturan yang dikeluarkan Walikota Lhokseumawe yang melarang perempuan duduk mengangkang pada saat mengendarai sepeda motor karena dianggap melanggar ajaran Islam. Aturan tersebut telah menimbulkan kritikan yang deras tidak hanya dari para aktivis tetapi juga dari masyarakat banyak yang dianggap sebagai bentuk ketertinggalan dan penindasan terhadap hak asasi kaum perempuan. Salah satu kunci memahami permasalahan tersebut adalah dengan melihat kembali identitas orang Aceh, budaya dan tradisinya yang merupakan aspek antropologi. Penulis menyimpulkan bahwa aturan tersebut bukanlah cara terbaik melindungi kaum perempuan, juga bukan cara yang Islami, tetapi ini hanyalah budaya klasik yang dipopulerkan kembali oleh Suaidi untuk menarik perhatian masyarakat seolah-olah dirinya telah memenuhi keinginan masyarakat Lhokseumawe. Dengan aturan tersebut, ia mencoba melindungi moral dan perilaku, dan di sisi lain ia telah menjajah dan mendiskriminasi rakyatnya sendiri.Abstract: Islamic Syariah and Ngangkang Style: Identifying Local Wisdom and Acehnese Women Identity. This article studies the regulation issued by Lhokseumawe Mayor who banned the women from straddling while sitting on motorcycle, regarding it as against the Islamic law. This regulation has sparked strong criticism not only from activist but also from pluralist, both inside and outside the Aceh province alike. For some, this regulation is considered as backward step and for others as a form of discrimination against women’s right. One key to understand this problem is by looking at the Acehnese identity and culture which constitute aspects of anthropology. The writer concludes that such law is neither the best way to protect the women nor the Islamic solution, but an ancient culture to be popularized by the Mayor to direct the attention of the Lhokseumawean as if he has fulfilled their interest. By introducing this regulation he seems to protect morality and behavior, but at the same time he has discriminated his own people.Kata Kunci: qanun, identitas, kearifan lokal, ngangkang, perempuan Aceh