Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Nagari Aie Angek, Kecamatan Ⅹ Koto, Ka-bupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat) - Alvin; Andayani, Wuryan (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2023)
This study aims to understand the implementation of transparency and accountability principles in village fund management through a qualitative case study. The data, collected from documentation and interviews with Nagari officials and Nagari Aie Angek people, are analyzed by interactive model in three stages, including data reduction, presentation, and conclusion. This study applies Ellwood's theory of public accountability in Mardiasmo describing 4 dimensions of public accountability. The test results exhibited that the transparency and accountability principle implementation in the fund management of Nagari Aie Angek was conducted horizontally to the community and vertically to the Regency Government in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014 and Law Number 6 of 2014. However, the Nagari Aie Angek Government must improve information about Nagari fund management and knowledge of the principles of transparency, and accountability in Nagari financial management. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara yang dilakukan kepada Perangkat Nagari dan masyarakat Nagari Aie Angek. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data interaktif melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori akuntabilitas publik Ellwood dalam Mardiasmo yang melihat akuntabilitas publik dari 4 dimensi akuntabilitas publik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Nagari Aie Angek dijalankan secara horizontal kepada masyarakat dan secara vertikal kepada Pemerintah Kabupaten sesuai dengan Peraturan Mendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Meskipun demikian, Pemerintah Nagari Aie Angek harus meningkatkan informasi tentang pengelolaan keuangan Nagari dan pemahaman tentang prinsip transparansi, akuntabilitas pengelolaan keuangan Nagari.