PROBLEMATIKA HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERKAIT DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130/ PMK. 010/ 2012 - Solikhah, Nur Amin; Pranoto, Pranoto; Sudarwanto, Al. Sentot (REPERTORIUM, 2015)
Tujuan penelitian dan penulisan ini untuk mengetahui apakah Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaanyang melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusiatelah sinkron dengan Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia (UUJF).Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan penelitian hukum normatif, menggunakan data sekunder,yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode penelitian menggunakan metodededuktif kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan interpretasi berdasarkan kata undangundangdan interpretasi sistematis. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada prinsipnya tidak sinkron dengan PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 dan masih terdapat banyak kekurangan.Kurang lengkapnya pasal-pasal dalam UUJF mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi kreditor,debitor dan para pihak yang berkepentingan, sehingga diperlukan amandemen khususnya Pasal 5, Pasal 11dan Pasal 17 UUJF.