Kinerja Anggota Legislatif Sampang Periode 2014-2019 dalam Menginisiasi Peraturan Daerah Pemberdayaan Perempuan: (Studi Analisis Gender dan Politik) - Alfin Zakaria (Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang berjumlah 45 anggota. Dalam Sejarah perjalanan Palemen di sana, dari masa kemasa, dilihat dari komposisi jumlah anggota legislatif laki-laki dan perempuan selalu laki-laki lebih banyak laki-laki. Kemudian pada tahun 2014 terdapat 1 (satu) Anggota perempuan yang berhasil menduduki kursi jabatan legislatif Meskipun demikian. keterwailan perempuan tersebut, tidak selalu berbanding lurus dengan hasil legislasi yang diterbitkan sebagai produk hukum DPRD Sampang. Pasalnya, dalam kurun waktu periode 2014-2019 hanya terdapat 1 peraturan daerah yang terkait langsung dengan kepentingan perempuan, yaitu: Peraturan Dearah No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang. Perda tersebut sebagai regulasi untuk meningkatkan kesetaraan gender dan menjadi produk hukum di dalam peningkatkan kualitas perempuan di Kabupaten Sampang. Artikel ini, menjelaskan tentang alasan-alasan mengapa terjadi ketidak seimbangan di dalam keterwakilan perempuan dengan hasil-hasil politik tentang pemberdayaan perempuan yang seharusnya menjadi perhatian, serta ingin mengurai masalah-masalah yang terjadi di dalam proses inisiasi anggota parlemen terhadap peraturan daerah yang memiliki perhatian terhadap isu-isu perempuan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, artikel ini, mengurai keterengan-keterangan dari data lapangan yang sesuai dengan apa yang artikel ini ingin jelaskan berkaitan dengan kinerja anggota parlemen. Hasil dan temuan di lapangan, menunjukkan bahwa anggota legislatif di sampang telah cukup berhasil menginisiasi produk hukum berupa peraturan daerah yang memiliki perhatian pada aspirasi-aspirasi perlindungan hak-hak perempuan.