Larangan Kepemilikan Tanah Absentee dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Perspektif Maslahah Mursalah - Asiska Roudhotul Mujtahidah (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018)
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan urgensi dari larangan kepemilikan tanah absentee pada saat ini dan untuk menganalisis larangan kepemilikan tanah absentee dalam Peraturan Pemerintah Tahun 1961 perspektif maslahah mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi pustaka yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur maupun perundang-undangan, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pertama, urgensi dari larangan kepemilikan tanah absentee dalam Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 adalah banyaknya seseorang yang menguasai lahan yang tidak dikerjakan/diusahakan secara efisien. Oleh karena itu, hingga saat ini larangan kepemilikan tanah absentee perlu diatur terkait dengan peraturan pelarangannya. Kedua, peraturan tersebut telah sesuai dengan konsep maslahah mursalah, di mana peraturan tersebut di samping membawa manfaat bagi manusia, juga tidak bertentangan dengan dalil syara’.