PENYULUHAN HUKUM KETENAGAKERJAAN BIDANG PENYELESAIAN MASALAH PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA MASYARAKAT YANG BEKERJA DI SEKTOR INDUSTRI - Agus, Dede (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2022)
Konflik/perselisihan suatu yang lumrah terjadi dalam aktivitas mahluk sosial(zoon politicon),termasuk dalam aktivitas hubungan industrial, yang perlu dicarikan penyelesaiannya sesuai dengannorma hukum yang berlaku, yaitu UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No.11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial. Hal ini karena negara kita adalah negara hukum, maka segala aktivitas baikbekerja maupun berusaha (berbisnis) termasuk jika timbul perselisihan/konflik dalam hubungankerja maka penyelesaian masalahnya harus berdasarkan hukum, serta belum semua tenaga kerjadan pengusaha memahami dan melaksanakan ketentuan hukum kerja tersebut. Dalam penyelesaianperselisihandapatdilakukanmelaluipenyelesaiandiluarpengadilan(nonlitigasi)danpenyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial (PHI). Mengingat Konflik/perselisihan perludiminimalisir atau dicarikan penyelesaiannya agar konflik tidak menimbulkan ekses-ekses negatif,maka perlu sosalisasi melalui penyuluhan hukum kepada warga masyarakat tenaga kerja yangmencakup pencari/calon pekerja, pekerja/buruh dan calon pengusaha/pengusaha, agar merekamengenal, memahami dan melaksanakan hukum kerja dalam hubungan industrialnya, terutamadalam hal terjadi masalah perselisihan hubungan industrial.Tidak kecuali warga masyarakat DesaCarenang Kecamatan Carenang, karena dari segi komposisi mata pencaharian penduduk banyakterlibat dalam hubungan industrial dan dekat dengan lokasi industri Serang Timur. Melalui metodeceramah, diskusi dan simulasi penyuluhan hukum, dan merupakan salah satu realisasi tri dharmaperguruan tinggi.