PENINGKATAN LAYANAN PERSAMPAHAN DI WILAYAH PERKOTAAN (Studi Kasus Pengelolaan Persampahan Kota Mojokerto) - Mohammad Debby Rizani; Teguh Imam Rahayu (Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 2021)
Kondisi persampahan Kota Mojokerto yang terdiri dari 2 kecamatan dan 18 kelurahan, pelayanan persampahan mencakup di 67% kelurahan, dengan kemampuan mengangkut 78,2% dari timbulan sampah kota sebesar 349 m3/hari dan dihasilkan dari 135.024 jiwa. Penelitian bertujuan untuk mengembangkan strategi pengelolaan sampah yang berkelanjutan dengan metode diskriptif kualitatif. Pengambilan data dengan metode studi dokumen,diskusi kelompok terfokus, wawancara dan observasi pada proses pengelolaan sampah. Kondisi pengelolaan sampah ditinjau dari aspek teknis operasional, kelembagaan, peraturan, pendanaan, peran serta masyarakat dengan mengacu pada teori dan analisis Strength, Weaknesess, Opportunity, dan Threath (SWOT). Pengelolaan sampah Pemerintah Kota Mojokerto dengan sistem kumpul-angkut-buang mengakibatkan timbulan sampah yang tidak terkendali di TPA serta biaya operasional tinggi, dilakukan uji coba pengurangan sampah dari sumber, pengolahan sampah skala kawasan dan skala kota tetapi belum memberikan hasil optimal, sampah masuk ke TPA sebesar 273 m3 per hari. Pemrosesan sampah di TPA dengan sistem control landill dan laju timbulan sampah sebesar 1,6% pertahun dengan biaya pengelolaan sampah yang belum cost recovery.Pengembangan strategi pengelolaan sampah diprioritaskan pada optimalisasi pengurangan volume sampah dari sumber dengan melibatkan peran aktif masyarakat skala rumah tangga dan kawasan atau kelompok, peningkatan kualitas pengelolaan TPA sebagai tempat pemrosesan bukan pembuangan, peningkatan cakupan pelayanan persampahan, peningkatan kerjasama dengan pihak swata,pengembangan sistem penghargaan dan sangsi, pemulihan biaya pengelolaan sampah, kerjasama regional dalam pengelolaan sampah, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana persampahan. Strategi bertumpu pada perubahan pola pikir untuk mengelola sampah kota bersama antara pemerintah masyarakat dan swasta dengan penerapan pengurangan, pemakaian kembali, daur ulang dan pembuangan yang aman bagi lingkungan.