Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa untuk Penanggulangan Terdampak Covid-19 Di Desa (Coronavirus Disease 2019) - Abdul Munir Sara (Program Studi Manajemen Institut Manajemen Koperasi Indonesia Bandung, 2024)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021 di desa Ilu untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Untuk mengetahui implementasi kebijakan BLT Dana Desa di desa Ilu, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Aspek-aspek yang menjadi cakupan penelitian ini adalah : Isi kebijakan (content of policy) terdiri dari kepentingan kelompok sasaran, tipe, manfaat, derajat perubahan yang diinginkan dari BLT Dana Desa, letak pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan sumber daya yang dilibatkan. Sementara lingkungan implementasi (context of implementation) mengandung unsur keleluasaan kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap implementor kebijakan BLT Dana Desa. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan model analisis deskriptif data. Manfaat yang dirasakan dalam implementasi kebijakan BLT Dana Desa adalah, 44 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menggunakan bantuan BLT untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan kebutuhan pendidikan anak selama masa pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian, maka dengan mengalokasikan BLT Dana Desa dalam APBDes 2021 dan menyalurkan secara tepat waktu dan tepat sasaran, menunjukan bahwa pemerintah desa Ilu telah memiliki kepatuhan terhadap pelaksanaan BLT Dana Desa sesuai regulasi. Secara karakteristik kelembagaan dan sumber daya aktor implementor kebijakan yang masih rendah, mengakibatkan APBDes yang disusun, tidak meng-cover persoalan objektif daerah dengan risiko bencana seperti pandemi Covid-19 sehingga membutuhkan space anggaran penanggulangan (contingency). Selain itu, sumber penerimaan desa yang nihil, menyebabkan ruang anggaran yang terbatas untuk belanja darurat desa untuk bencana seperti pandemi Covid-19.