Studi Implementasi E-Government di Daerah Perbatasan - Riva'atul Adaniah Wahab; Arsyad Arsyad (BBPSDMP KOMINFO MAKASSAR, 2015)
Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara tidak langsung berdampak pada perkembangan implementasi e-government di masing-masing pemerintah daerah. Otoritas untuk menentukan konsep e-government menjadikan masing-masing daerah memiliki tingkat kemajuan implementasi e-government yang berbeda. Kesenjangan pada umumnya rentan terlihat di daerah perbatasan. Seiring dengan permasalahan tersebut, tuntutan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan di semua bidang datang bertubi-tubi. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dewasa ini semakin menguat. Dalam hal ini, penguatan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah solusinya. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan berdampak pada pelayanan publik yang lebih baik sebagai salah satu wujud good governance. Karenanya, penelitian implementasi e-government perlu dilakukan di daerah perbatasan dalam rangka mendorong pemerataan implementasi e-government di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian ini menggunaan pendekatan kualitatif studi kasus deskriptif dengan wawancara terbuka sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui implementasi e-government di Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai salah satu daerah perbatasan di Indonesia, khususnya konsep G2G. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi G2G e-government di Kabupaten Kepulauan Talaud masih berada pada tahap 1 yaitu persiapan. Proses dalam implementasinya pun masih dilakukan secara parsial atau sektoral di masing-masing SKPD. Dalam kondisi ini, model connected government dapat diterapkan sebagai solusinya.