Kewenangan DISKOMINFO Kabupaten Tangerang Dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat Berbasis Online Melalui Aplikasi SP4N-LAPOR! Terhadap Kualitas Pelayanan Publik - Larasati, Mutiara; Citrawan, Ahmad Lanang (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2024)
ABSTRACTPublic service is a basic right of every human being which must be fulfilled by the state, as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 34 paragraph (3). The first identification is what is the authority of the Tangerang Regency Communication and Informatics Service in handling online-based public complaints via the SP4N-LAPOR application! on the quality of public services based on Tangerang Regent's Regulation Number 20 of 2021 concerning Management of Public Service Complaints?. Second, what are the obstacles for the Tangerang Regency Communication and Informatics Service in handling online-based public complaints via the SP4N-LAPOR application! on the Quality of Public Services?. The theories used are the theory of authority and the theory of public service. The research method used is empirical juridical with analytical descriptive research specifications. The results of this research are that the Tangerang Regency Communication and Informatics Service has the authority to coordinate in handling and resolving public complaint reports on SP4N-LAPOR! and the implementation of Tangerang Regent Regulation Number 20 of 2021 concerning Management of Public Service Complaints, but it is not optimal. The conclusion is the accumulated number of completed incoming reports for 2021-2023 via SP4N-LAPOR! reached 39.1% of the predetermined completion target and the lack of Human Resources (HR) and incomplete facilities and infrastructure became obstacles in the process of completing the report. The suggestions in this research are increasing socialization to the public regarding SP4N-LAPOR!, increasing the number of handling officers, as well as providing proper and adequate facilities and infrastructure. Keyword: Tangerang Regency Communication and Information Service, Management of Public Service Complaints, SP4N-LAPOR!. ABSTRAKPelayanan publik merupakan hak dasar setiap manusia yang harus dipenuhi oleh negara hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (3). Identifikasi pertama yakni Bagaimana Kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat Berbasis Online melalui Aplikasi SP4N-LAPOR! terhadap kualitas pelayanan publik berdasarkan Peratuan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik?. Kedua, Apa Kendala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat Berbasis Online melalui Aplikasi SP4N-LAPOR! terhadap Kualitas Pelayanan Publik?. Teori yang digunakan yaitu teori kewenangan dan teori pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dalam penanganan dan penyelesaian laporan pengaduan masyarakat pada SP4N-LAPOR!. Terlaksananya Peraturan Bupati Tangerang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, tetapi belum maksimal. Kesimpulannya adalah akumulasi jumlah penyelesaian laporan masuk tahun 2021-2023 melalui SP4N-LAPOR! mencapai 39,1% dari target penyelesaian yang telah ditentukan serta kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan tidak lengkapnya sarana dan prasarana menjadi kendala dalam proses penyelesaian laporan. Saran dalam penelitian ini yaitu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai SP4N-LAPOR!, penambahan jumlah petugas penanganan, serta penyediaan sarana dan prasarana yang layak dan memadai. Kata Kunci: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tangerang, Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, SP4N-LAPOR!.