Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Memberdayakan Masyarakat di Kawasan Agrowisata Nenas - Ruth Agnesia Sembiring (Department of State Administration - Musamus University, 2021)
Pembangunan Kabupaten Blitar diwujudkan dengan membentuk beberapa kawasan perdesaan, salah satunya kawasan agroindustri nenas di Desa Sidorejo, Kec.Ponggok. Hasil pertanian nenas menjadi salah satu produk unggulan di desa ini. Permasalah di desa ini adalah produksi panen kurang stabil; pengelolaan pascapanen yang terbatas; dan penurunan harga nenas akibat kemunculan buah musiman di pasar. Penelitian ini fokus pada peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Blitar yang merupakan salah satu dinas yang bertanggung jawab dalam pembangunan kawasan agroindustri. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Dinas PMD mendorong keberdayaan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan kawasan agroindustri nenas di Desa Sidorejo melalui keterlibatan masyarakat pada lima tahap. 1) Tahap identifikasi masalah, Dinas PMD hanya mewujudkan posisi masyarakat sebagai objek pembangunan karena identifikasi masalah hanya melibatkan pemerintah desa. 2) Tahap perumusan program, Dinas PMD mampu mewujudkan posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan yaitu perumusan Peraturan Bersama Kepala Desa (Permakades), pembentukan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) dan Badan Usaha Desa Bersama (Bumdesma). 3) Tahap pelaksanaan program, Dinas PMD mampu mewujudkan posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan yaitu aktivitas produksi dan pemasaran hasil olahan nenas oleh BKAD dan Bumdesma. 4) Tahap evaluasi, Dinas PMD mampu mewujudkan posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan yaitu BKAD dan Bumdesma mampu memetakan kendala dalam produksi dan proses pemasaran hasil olahan nenas. 5) Tahap menikmati hasil program, Dinas PMD belum maksimal mewujudkan masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan karena pemberdayaan masyarakat masih minim keterlibatan petani nenas. Dinas PMD menggunakan pendekatan technocratic dalam pembangunan kawasan agrowisata. Dinas PMD berperan dalam mewujudkan enabling dan empowering, namun belum maksimal memberikan protecting kepada masyarakat yang diberdayakan.