Peran Pemerintah Daerah dan DPRD Dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara - Nursamsir Nursamsir; Indar Ismail Jamaluddin; Anis Ribcalia Septiana (Department of State Administration - Musamus University, 2024)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mewajibkan pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan di desa. Pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu cara mencegah penyalahgunaan Dana Desa. Penelitian kualitatif ini dilaksanakan di Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ada tiga kategori informan yang ditentukan secara purposive, yaitu informan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kolaka Utara, informan dari Inspektorat Daerah Kolaka Utara dan informan dari DPRD Kolaka Utara. Data sekunder diperoleh dari media massa online, artikel ilmiah, peraturan pemerintah, serta laporan instansi terkait. Analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data (tabel), serta penarikan kesimpulan. Ada tiga temuan dalam penelitian ini. Pertama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengawasi keuangan desa melalui aplikasi sistem keuangan desa, merespons pengaduan masyarakat, serta bermitra dengan inspektorat dan aparat hukum. Kedua, Inspektorat Kolaka Utara melakukan audit atas permintaan, juga mengawasi dana desa melalui aplikasi yang dibuat inspektorat dan memeriksa secara berkala laporan desa. Ketiga, DPRD melakukan pengawasan dengan memproses pengaduan masyarakat. Kesimpulan penelitian, pengawasan berlapis yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara dan DPRD Kolaka Utara terhadap pengelolaan Dana Desa membutuhkan koordinasi agar tidak tumpang tindih.