ANALISIS TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH UPT KOTA KUPANG - Onesivorus Mira Mangngi; Dessy S Ndaparoka (P3M- Politeknik Negeri Kupang, 2016)
Dengan diberlakukannya UU No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, pasal 78 dengan tegas dinyatakan bahwa penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dibiayai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Pasal 79 UU No. 22 1999) maka salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Tunggakan PKB sangat berpengaruh terhadap Pajak Daerah sehingga dengan sendirinya Pajak Daerah akan menurun, apabila tunggakan PKB tidak dapat ditagih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tuggakan PKB tahun 2012 sebesar Rp.522.716.865, tahun 2013 sebesar Rp.1.343.128.933, Realisasi Pajak Daerah pada tahun 2011 sebesar 109%, tahun 2012 sebesar 98%, dan tahun 2013 sebesar 95%. Terlihat dalam presentase perhitungan analisis dan presentase trend perbandingan tahun maka tunggakan PKB sangat berpengaruh negatif terhadap Pajak Daerah.