Analisis Temuan Audit Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Di Provinsi Sumatera Barat TA 2017-2021 - Fitri, Widia (Yayasan Pendidikan Riset dan Pengembangan Intelektual (YRPI), 2024)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait temuan yang terjadi pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Analisis yang dilakukan secara umum dilakukan atas lima bagian yang dimulai dari analisis akun-akun temuan pada empat kabupaten/kota, kemudian akan dianalisis pola temuan dan kecenderungan temuan berulang atas temuan yang terjadi lebih dari satu kali pada akun yang sama, melakukan analisis kondisi audit, menganalisis frekuensi temuan berdasarkan jenis laporan keuangan pemerintah daerah, dan analisis permasalahan atas akun-akun temuan di empat kabupaten/kota di Sumatera Barat 2017-2021. Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2017 sampai 2021. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis menggunakan content analysis (analisis isi). Dengan menggunakan content analysis pengkodean. Kode 1(satu) untuk keterangan adanya temuan dan 0 (nol) untuk tidak adanya temuan. Hasil penelitian menunjukkan pola temuan terjadi akibat kurangnya pengawasan oleh setiap tingkat di masing-masing daerah atau pola bertingkat dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, dan tidak semua temuan yang terjadi lebih dari satu kali pada akun yang sama memiliki indikasi terjadinya temuan berulang, akan tetapi hasil analisis penelitian ini menunjukkan beberapa akun yang memiliki indikasi temuan berulang, hasil berdasarkan frekuensi temuan berdasarkan jenis laporan keuangan masih ditemukannya kelemahan atas sistem pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada kabupaten/kota di Sumatera Barat yang disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal pada masing-masing SKPD, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, peran dari pihak lain yang tidak optimal, tidak tuntasnya tindaklanjut, dan keterbatasan dalam kualitas dan kauntitas SDM.