Syarat Sah Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Kewenangan dalam Penerbitan Sertifikat Tanah di Indonesia: Legal Requirements for Ownership of Land Rights and Authority in Issuing Land Certificates in Indonesia - Wardoyo, Heru (Universitas Muhammadiyah Palu, 2024)
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Adapun yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu itu untuk mengetahui bagaimana syarat sah kepemilikan hak atas tanah serta ingin mengetahui siapa yang mempunyai kewenangan dalam penerbitan sertifikat tanah di Indonesia. Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari sumber data sekunder artinya data yang diperoleh dengan cara mengekstrak dari buku, jurnal, karya ilmiah dan sumber lainnya yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun hasil penelitian, kepemilikan atas tanah haruslah jelas sumbernya sehingga tidak menimbulkan permaslahan dikemudian hari, kemudian pihak yang berwenang menerbitkan sertifikat atas tanah adalah kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kesimpulan Syarat sah kepemilikan tanah di Indonesia terbagi atas beberapa unsur yang harus dipenuhi diantaranya ialah, terjadinya hak milik atas tanah melalui beberapa cara yaitu, 1).Terjadi karena hukum adat ; 2). Terjadi karena penetapan pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan ; 3). Terjadi karena ketentuan Undang-undang.