Kebijakan Jaminan Sosial Untuk Tenaga Kerja Sektor Informal Di Kabupaten Sijunjung - Adrika*, Julharya; Syamsir, Syamsir; Frinaldi, Aldri; Rief Dela, Yosa (Universitas Syiah Kuala, 2023)
Kebijakan publik yang bagus adalah kebijakan yang diimplementasikan atau dilaksanakan. Penerima kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah tidak selalu tertuju untuk seluruh masyarakat, namun ada juga untuk sebagian kelompok tertentu, atau sebagian kelompok masyarakat. Jaminan sosial merupakan sebuah kebijakan publik yang menjadi bagian tugas dari pemerintah, maka dari itu kebijakan tersebut harus jelas tujuannya. Jaminan sosial merupakan sebagai upaya dari negara kepada rakyatnya dalam bentuk perlindungan sosial agar terjamin pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak. Pemerintah Kabupaten Sijunjung membuat kebijakan jaminan sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal di Kabupaten Sijunjung. Tujuannya untuk memberikan rasa aman, melindungi masyarakatnya dalam menjalankan pekerjaannya dan juga untuk mencegah munculnya kemiskikan baru akibat meninggalnya tulang punggung keluarga. Pada saat ini, kabupaten sijunjung sudah mendaftarkan 14.790 orang BPJS Ketenagakerjaan melalui APBD. Pemerintah Kabupaten Sijunjung kedepannya diharapkan untuk terus meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja informal, kebijakan jaminan sosial ini dirasakan bermanfaat oleh masyarakat dan juga mendorong masyarakat untuk ikut kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan jalur mandiri bagi yang tidak tertanggung oleh pemerintah daerah.