Legalitas BUMDesa : Pendampingan BUMDesa Lemujud dalam Pemenuhan Good Corporate Governance - Phahlevi, Rifqi Ridlo; Purwaningsih, Sri Budi; Choiriyah, Ilmi Usrotin; Moh. Faizin; Maulana, Asrul; Prasetyo, Andika Bujang (Universitas Muhammadiyah Malang, 2024)
Pengembangan BUMDesa merupakan salah satu cara yang digunakan pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta meningkatan perolehan Pendapatan Asli Desa termasuk juga bagi desa lemujut. Desa lemujut mempunyai BUMDesa yang sudah beroperasi dengan beberapa unit usaha yang ada diantaranya Unit usaha sewa menyewa kios, PAMSIMAS, Bank desa dan Pengelolaan TPS, dimana kendala yang dihadapi adalah adanya belum adanya legalitas hukum dari BUMDesa lemujut. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk membantu legalitas BUMDesa Lemujut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan metode empiris dengan pendekatan wawancara. Adapun hasil penelitian ini adalah adanya penataan dan penyesuaian AD/ART, Perdes tentang BUMDesa dan tata lembaga BUMDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah dilakukannya penataan dan penyesuaian AD/ART, Perdes sesuai ketentuan hukum, selanjutnya dilakukan pendaftaran legalitas BUMDesa melalui system informasi desa kementerian desa dan terakhir adalah terbitnya legalitas badan hukum BUMDesa Lemujut yang dikeluarkan oleh kementerian Hukum dan HAM. Abstract Legal status of BUMDesa: Assisting BUMDesa Lemujud in Fulfilling Good Corporate Governance The development of the Village-Owned Enterprises (BUMDesa) is one of the government's strategies to enhance and boost the rural community's economy, including in Lemujut village. Lemujut village has an operational BUMDesa comprising various business units such as rental kiosks, PAMSIMAS, a village bank, and waste management. However, a significant challenge faced is the lack of legal status for the BUMDesa in Lemujut. The objective of this service is to assist in obtaining legal recognition for BUMDesa Lemujut. This research employs a juridical-normative method using a statutory approach and an empirical method involving interviews. The research findings involve the restructuring and adaptation of the Articles of Association and Village Regulations concerning BUMDesa, aligning them with legal provisions. Once the restructuring and alignment of regulations comply with legal requirements, the next steps involve registering the BUMDesa's legality through the Ministry of Village's information system. Finally, the issuance of legal recognition as a corporate entity for BUMDesa Lemujut is expected from the Ministry of Law and Human Rights.