Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Presiden Melalui Media Sosial - Supriyono, Bambang; Pawennei, Mulyati; Djanggih, Hardianto (Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia, 2023)
Tujuan penelitian menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan presiden di Media Sosial; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis delik penghinaan terhadap presiden membatasi kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional setiap warga negara. Metode penelitian adalah tipe penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan presiden di Media Sosial ialah bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan pejabat publik yang dipilih oleh rakyat, maka seluruh kebijakan yang diambil itu untuk tujuan rakyat, jadi ketika ada kebijakan yang diambil dan tidak sesuai dengan kepentingan umum, rakyat yang melakukan kritik, koreksi ataupun hinaan atas kebijakan yang tidak tepat bukan dilakukan penghukuman tapi sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil karena Presiden dan/atau Wakil Presiden. (2) Delik penghinaan terhadap presiden membatasi kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional setiap warga negara ialah tidak boleh kembali menghidupkan delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden karena dianggap bertentangan dengan Hak Konstitusional warga negara dan DPR dan Pemerintah telah mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang menjadi dasar UU. The research objective is to analyze the criminal law policies regarding criminal acts of insulting the president on social media; (2) To find out and analyze the offence of insulting the president limiting freedom of expression as a constitutional right of every citizen. The research method is a Normative legal research type. The results of this research show that: (1) The criminal law policy regarding the criminal act of insulting the president on social media is that the President and/or Vice President are public officials elected by the people, then all policies taken are for the people's purposes, so when there is a policy which is taken and is not by the public interest, people who criticize, correct or insult policies that are inappropriate should not be punished but should evaluate the policies taken by the President and/or Vice President. (2) The offence of insulting the President limits freedom of expression as a constitutional right of every citizen, namely that the offence of insulting the President and/or Vice President cannot be repeated because it is considered to be contrary to the Constitutional Rights of citizens and the DPR and the Government has ignored Constitutional Court Decision Number 013- 022/PUU-IV/2006 which is the basis of the law.