Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Putusan PA Bangkalan No.0774/Pdt.G/2013/PA.Bkl Oleh Putusan PTA Surabaya No.0014/Pdt.G/2014/Pta.Sby Tentang Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus Sebagai Alasan Perceraian - Ibrohim, Ali; Sam'un, Sam'un (Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia, 2017)
The reasons for divorce in law of marriage in Indonesia, which has been formalized in Law no. 1 year 1974 and Compilation of Islamic Law, can be searched in munakahat Islamic jurisprudence. It is bacause both of material and formal law in Religious Courts are very accommodating to the implementation of Islamic Law, either directly or implicitly. During the time, the difference interpretation about the provisions of Article 39 paragraph (2) of Law No. 1 Year 1974 about marriage jo Article 19 Government Regulation No. 9 of 1975 jo Article 116 letter (f) Compilation of Islamic Law on continuous disputes always becomes polemic. Even the reasons for this dispute or argument dominate divorce decisions at various levels of the Religious Courts. Though there is no clear measure of this reason so it is natural that the Bangkalan Religious Court’s decision NO.0774/PDT.G/2013/PA.bkl was canceled by the Surabaya Religious High Court for the reason of this kind of divorce. Therefore it is necessary to prove that the decision taken by the judge on dispute or argument has met the criteria of nusyuz and syiqaq. In addition, the theory of benefit and maqasid of Shari’ah are also important for the consideration. This article is a review of the judge’s consideration of the Surabaya Religious High Court in canceling the decision of the Bangkalan Religious Court which decided a divorce by the reasons of continuous dispute and quarrel. [Alasan-alasan perceraian dalam hukum perkawinan di Indonesia yang sudah diformalkan dalam UU No. 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam bisa dicari akarnya dalam fiqh munakahat. Karena pada dasarnya, hukum materiil maupun formil di Peradilan Agama sangat mengakomodir berlakunya Hukum Islam, baik secara langsung atau secara tersirat saja. Selama ini, perbedaan penafsiran mengenai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang perselisihan dan pertengkaran terus-menerus selalu menjadi polemik. Bahkan alasan perselisihan atau pertengkaran ini mendominasi putusan-putusan perceraian di berbagai tingkat Peradilan Agama. Padahal tidak ada ukuran yang jelas tentang alasan ini sehingga wajar jika Putusan PA Bangkalan NO.0774/PDT.G/2013/PA.bkl dibatalkan oleh PTA Surabaya karena alasan perceraian yang satu ini. Maka dari itu perlu dibuktikan bahwa putusan yang diambil oleh hakim mengenai perselisihan atau pertengkaran sudah memenuhi kriteria Nusyuz dan Syiqaq. Selain itu, kemaslahatan dan maqashid Syari’ah juga penting untuk pertimbangan. Artikel ini merupakan kajian terhadap pertimbangan hakim PTA Surabaya dalam membatalkan putusan Pengadilan Agama di bawahnya, yaitu Pengadilan Agama Bangkalan yang memutus perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.]