Pendapat Muhammad Syahrur Tentang Poligami Serta Relevansinya Bagi Rencana Perubahan KHI - Nurdiansyah, Firman (Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia, 2018)
One of the topics that continues to reap controversy is polygamy. In the Islamic world, polygamy is interpreted differently through its main source, the Qur’an. One of the Muslim thinkers who contributed to the interpretation in this matter was Muhammad Syahrur who used the boundary theory in seeing the case of polygamy. By observing the context of the verse as a whole, Syahrur emphasized that polygamy can only be done if the second wife and so on are widows and have orphans. This paper is a study of the thoughts of Muhammad Syahrur through his monumental work Al-Kitab Wa Al-Qur’an Qira’ah Mu’asirah and his other works. The thought of Muhammad Syahrur is described and then analyzed for its relevance to the amendment plan. Compilation of Islamic Law as a material law in deciding polygamy issues. The requirement for polygamy must be with widows with orphans as a valuable input for KHI, which has included the conditions for polygamy which have departed from the shortcomings and weaknesses of women, a requirement considered by feminist as a gender bias. [salah satu topik yang terus menuai kontroversi adalah poligami. Dalam dunia Islam, poligami ditafsirkan dengan cara berbeda-beda melalui sumber utamanya, Alqur'an. Salah seorang pemikir muslim yang memberikan sumbangan penafsiran dalam hal ini adalah Muhammad Syahrur yang menggunakan teori batas dalam melihat kasus poligami. Dengan memperhatikan konteks ayat secara keseluruhan, Syahrur menegaskan, bahwa poligami boleh dilakukan hanya jika istri kedua dan seterusnya adalah janda yang beranak yatim. Tulisan ini adalah kajian terhadap pemikiran Muhammad Syahrur melalui karya monumentalnya Al-Kitab Wa Al-Qur'an Qira'ah Mu'asirah beserta karya-karya Syahrur lainnya. Pemikiran Muhammad Syahrur tersebut dideskripsikan kemudian dianalisis relevansinya bagi rencana amandemen Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materil dalam memutuskan persoalan-persoalan poligami. Persyaratan poligami harus dengan janda beranak yatim dapat menjadi masukan berharga bagi KHI yang selama ini mencantumkan syarat-syarat poligami berangkat dari kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan perempuan, persyaratan yang dinilai kalangan feminis bias gender.]