Pandangan Al-Buthi Terhadap Hukum Mengikuti Program Keluarga Berencana (KB) Berdasarkan Intervensi Negara - Mufid, Moh. (Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia, 2020)
This article aims to discuss al-Buthi's thoughts about the law following a family planning program on state intervention. The family planning program is claimed as one of the strategies to reduce birth rates to avoid high population growth rates. On the other hand, one of the aims of marriage in Islam is to give birth to offspring who can be the successor and prosperity of the earth. Therefore, family planning programs in this context are seen as blocking this noble goal. Al-Buthi, one of the contemporary scholars, has a very dichotomous thought. This study shows that al-Buthi is of the view that family planning law over state intervention for his people is an act that is not in line with the purpose of marriage. That is why, according to al-Buthi the law is haram. Unlike the law, if both husband and wife couples carry out family planning programs through azl or other contraceptives without any intervention from any party, including from the state, then it is permissible as long as the husband and wife's consent and the existence of benefits that are personal to both. The basic thought of al-Buthi is the qiyasi reasoning and the maqasidi reasoning. [Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran al-Buthi tentang hukum mengikuti program keluarga berencana atas intervensi negara. Program keluarga berencana diklaim sebagai salah satu strategi untuk menekan angka kelahiran untuk menghindari tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Di pihak yang lain, tujuan pernikahan dalam Islam salah satunya adalah untuk melahirkan keturunan yang dapat menjadi penerus dan pemakmur bumi. Oleh karena itu, program keluarga berencana dalam konteks ini dianggap menghalangi tujuan mulia ini. Al-Buthi salah satu ulama kontemporer memiliki pemikiran yang sangat dikotomis. Kajian ini menunjukkan bahwa al-Buthi berpendapat hukum keluarga berencana atas intervensi negara kepada rakyatnya merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan tujuan pernikahan. Itu sebabnya, menurut al-Buthi hukumnya haram. Berbeda hukumnya, jika kedua pasangan suami-istri melakukan program KB melalui cara `azl atau alat kontrasepsi lainnya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk dari negara maka dibolehkan selama atas persetujuan suami-istri dan adanya kemaslahatan yang bersifat personal bagi keduanya. Dasar pemikiran al-Buthi tersebut adalah nalar qiyasi dan nalar maqasidi.]