Tatacara Pemeriksaan Permohonan Dispensasi Kawin Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019 (Analisis Putusan No.0017/Pdt.P/2020/Pa.Lpk) - Nasution, Muhammad Syukri Albani; Akbar , Ali; Siagian , Maimunah (Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia, 2020)
Children have the right to choose, whether to marry or not, and when their choice falls to marry, then the biggest thing to be considered is the age, the age that is considered safe and permissible for marriage, from a health perspective, from a psychological perspective, as well as from an economic standpoint. This study aims to see how the judges consideration in deciding marriage dispensation cases, based on the analysis of the judge's decision No.0017 / Pdt.P / 2020 / PA.Lpk. The method used in this research is normative juridical. Indonesia as a State party to the Convention on the rights of the child (Convention on the rights of children) assert, that all actions concerning children undertaken by institutions, social welfare institutions, state or private, courts, administrative authorities or legislative bodies, are implemented in the best interest of the child, to provide protection for children who choose to marry while they are hindered by age. [Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Anak memiliki hak untuk memilih, antara menikah atau tidak, dan ketika pilihan mereka jatuh kepada menikah, maka hal yang paling besar untuk menjadi pertimbangan adalah umur, umur yang dianggap aman dan boleh untuk melangsungkan pernikahan, di pandang aman dari sisi kesehatan, dari sisi psikologis, maupun dari dari sisi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pertimbangan yang dilakukan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah, berdasarkan analisis putusan hakim No.0017/Pdt.P/2020/PA.Lpk. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan yuridif normatif. Indonesia sebagai Negara pihak dalam Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak) menegaskan, bahwa semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga, baik lembaga kesejahteraan sosial, negara atau swasta, pengadilan, penguasa administratif atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik anak, memberikan perlindungan terhadap anak yang memilih untuk menikah sementara dia terhalang oleh umur.]